PENAMBAHAN AREAL TANAM PERTANIAN, EROSI DAN PEMINGGIRAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN: DILEMATIS INTENSIFIKASI PENGELOLAAN HUTAN

Abstract

Pertumbuhan penduduk yang kian meningkat diiringi kebutuhan lahan pertanian yang kian mendesak juga terjadi pada masyarakat sekitar hutan. Degradasi dan kerusakan hutan terjadi tidak saja karena pembukaan lahan baru, tetapi lebih diakibatkan penjarahan dan perambahan areal hutan. Pengelolaan hutan oleh negara dan swasta (HPH) di Indonesia, berada pada situasi yang sangat memprihatinkan, karena kebablasan dan kesewenangannya memporak porandakan hutan. Hal tersebut terjadi diprediksi sebagai salah satu dampak kekeliruan kebijakan pemerintah dalam mengelola sumberdaya hutan. Kekeliruan tersebut dijadikan dasar legitimasi kekuasaan untuk kepentingan proyek pembangunan, walaupun hilangnya pemenuhan etika sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai resikonya. Dengan metode deskriptif kualitatif, tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan perspektif terjadinya kondisi dilematis antara kebutuhan lahan pertanian, erosi dan pengrusakan hutan dan peminggiran masyarakat sekitar hutan. Program dan upaya penambahan areal tanam pertanian, salah satunya menyebabkan terjadinya ekstensifikasi dan intensifikasi pengelolaan sumberdaya hutan. Terkait hal tersebut, mengindikasikan konteks mewujudkan solusi konflik pemanfaatan hutan yang lestari, berkesinambungan dan berkelanjutan. Pemberdayaan merupakan target yang hendak dicapai, yang dapat terwujud dengan adanya partisipasi dari masyarakat sekitar hutan itu sendiri. Pemaksaan hak penguasaan sumberdaya hutan sebagai dikuasai oleh negara, menjadikan sumberdaya agraria hutan telah terampas dari fungsinya sebagai pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat lokal dan lahan usaha bagi pertanian tradisional. Partisipasi (peran serta) masyarakat sekitar hutan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik dalam program pembangunan, dan merupakan alat/bentuk untuk mencapai pemberdayaan. Dari tulisan ini diharapkan dapat teridentifikasi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik dalam program pembangunan dan pengelolaan sumberdaya hutan. Perlunya mempertahankan dan menjaga kelestarian hutan rakyat yang sudah ada dan memandang hutan rakyat secara holistik agar tujuan program pembangunan lebih dimungkinkan, sehingga dapat dipakai sebagai landasan untuk membangun kembali dunia kehutanan yang telah porak poranda, serta agar tetap memiliki keberlanjutan fungsi dan manfaat selama-lamanya.